Jakarta,sorotkabar.com - Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan sejumlah kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat.
Salah satunya, pengelolaan sumur rakyat yang menambah produksi migas nasional, sekaligus membuka peluang kerja dan pemerataan ekonomi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai, kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan amanat konstitusi agar sumber daya alam dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.
"Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat," kata Bahlil.
Kebijakan sumur rakyat ini disebut Bahlil sebagai manifestasi nyata dari semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat menjadi bagian langsung dalam proses produksi energi nasional.
"Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata," ujarnya.
Kementerian ESDM mencatat, hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan terdapat lebih dari 45 ribu sumur rakyat yang siap dikelola secara legal dan produktif.
Potensi tambahan produksi dari langkah ini diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu barel per hari, dengan sekitar 225 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Bahlil menilai, terobosan ini menjadi bukti bahwa swasembada energi bisa tumbuh dari partisipasi rakyat yang terorganisasi dengan baik. Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif.
"Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi," ucapnya.
Kebijakan pengelolaan sumur rakyat juga menjadi amunisi baru dalam meningkatkan produksi minyak nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya pembalikan tren produksi yang mulai meningkat.
Rata-rata produksi minyak bumi, termasuk NGL, pada periode Januari-September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Pada 2026, target ini akan dinaikkan menjadi 610 ribu barel per hari.
"Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi," kata Bahlil.
Peningkatan produksi juga didukung oleh berbagai ikhtiar menuju swasembada energi. Salah satunya melalui reaktivasi sumur tua, dengan 4.495 sumur dari 16.990 sumur idle (mati suri) berhasil direaktivasi untuk kembali berproduksi.
Upaya ini turut ditopang oleh optimalisasi teknologi, seperti penggunaan enhanced oil recovery (EOR), serta eksplorasi masif yang didorong pemerintah untuk mencari potensi migas baru. Aturan penataan sumur masyarakat tersebut menjadi angin segar bagi ribuan penambang penghasil minyak di Indonesia, seperti di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
Dengan kehadiran ruang pembinaan dan penataan bagi masyarakat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, masyarakat bisa bekerja secara aman dan terpantau tanpa khawatir akan masalah hukum.
Hal ini pun mengulas senyum di wajah Anita Bakti, seorang warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang kini dapat beraktivitas tambang minyak dengan tenang,
"Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Enggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak," kata Anita pada Kamis (16/10).
Serupa, Joko Mulyo yang sudah bertahun-tahun mengelola sumur minyak tradisional di desanya, juga mengaku sangat terbantu oleh kebijakan Kementerian ESDM tersebut.
"Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan," pungkasnya.(*)