Gorontalo, sorotkabar.com -
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo melakukan penguatan kelembagaan digital dalam perannya meningkatkan kinerja pengawasan.
Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail di Gorontalo, Senin mengatakan penguatan kelembagaan digital yaitu fokus dalam menggunakan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pengisian Formulir Cegah (F.Cegah) secara online.
"Kita secara rutin melakukan evaluasi terhadap perkembangan tiga aplikasi penting ini, sebab penggunaannya sangat mendukung tugas dan fungsi kelembagaan digital baik di lingkungan internal, juga untuk menyajikan informasi bagi publik dengan luas, sehingga dapat mengakses dengan mudah hasil kerja Bawaslu," kata Ronald.
Evaluasi rutin pun sangat penting kata dia, untuk memastikan bahwa seluruh lini kerja terus berjalan efektif dan sesuai dengan standar pelayanan informasi publik, serta mendukung upaya pencegahan pelanggaran pemilu.
Melalui rapat rutin, ia menekankan pentingnya pembaruan data dan konsistensi pengisian informasi pada aplikasi PPID dan JDIH, sebagai bagian dari komitmen Bawaslu terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Sementara penggunaan aplikasi F.Cegah online, ia meminta internal lembaga tersebut agar melakukan pengisian tepat waktu dan akurat, mengingat fungsinya yang strategis dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
"Kita memperkuat kelembagaan digital, sebab saat ini perangkat-perangkat tersebut terbukti sangat memudahkan pekerjaan lembaga ini, tentu dengan penguasaan dan ilmu terkini yang harus terus dikuasai oleh setiap personel yang ada," katanya.
Dalam upaya mendukung seluruh tugas tersebut, juga disertai dengan penyusunan langkah tindak lanjut dan penetapan tenggat waktu untuk penyempurnaan seluruh progres aplikasi yang digunakan dalam memperkuat kelembagaan digital.
"Dalam peran Bawaslu mendukung pengawasan pemilu demi terwujudnya demokrasi jujur dan adil, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik sebagai bentuk penguatan pengawasan pemilu yang partisipatif dan akuntabel," imbuhnya.(*)