Jakarta,sorotkabar.com – Pemerintah perlu menghidupkan kembali sejarah kejayaan rempah-rempah Indonesia. Pembina Yayasan Negeri Rempah Bram Kushardjanto menilai pentingnya dukungan politik dan strategi jangka panjang agar jalur rempah tidak hanya menjadi narasi sejarah, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi ekonomi.
Menurut Bram, jalur rempah sejak 2017 telah diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai narasi warisan dunia, bahkan sedang diperjuangkan untuk masuk dalam daftar nominasi UNESCO.
Yayasan Negeri Rempah bersama pemerintah dan komunitas turut aktif melakukan diplomasi internasional dengan lebih dari 15 negara, termasuk Filipina, India, dan Madagaskar.
“Dahulu fokusnya ke pengetahuan budaya, arkeologi, antropologi, dan sejarah perdagangan rempah. Namun sejak diminta pemerintah membantu proses penominasian UNESCO, kami masuk ke wilayah diplomasi. Kini, tantangannya bukan hanya soal warisan budaya, tetapi juga bagaimana rempah bisa berkontribusi pada ekonomi,” ujar Bram dalam International Forum on Spice Route (IFSR) di Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Ia menjelaskan saat ini jalur rempah sudah masuk dalam tentative list UNESCO dan tahun depan akan dibawa ke sidang di Busan, Korea Selatan untuk dinaikkan statusnya menjadi nomination list. Meski begitu, proses menuju penetapan resmi sebagai warisan dunia bisa memakan waktu hingga 15 tahun.
Namun, Bram mengingatkan, keberhasilan diplomasi tidak boleh berhenti pada pengakuan UNESCO semata. Harus ada langkah konkret agar komoditas rempah kembali bernilai strategis, tidak kalah dengan nikel, batu bara, atau sawit.
“Kalau ini masuk UNESCO, pertanyaannya apa dampaknya bagi kita? Jangan sampai yang menikmati justru negara lain. Karena itu, jalur rempah harus dikaitkan dengan UMKM, pariwisata, gastronomi, wellness, hingga industri kosmetik dan obat tradisional. Nilainya bisa triliunan dolar, jauh di atas sekadar bahan mentah,” tegas Bram.
Ia menambahkan saat ini banyak petani rempah mulai beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit. Karena itu, pemerintah didorong untuk membuat kebijakan pertanian dan perdagangan yang pro-rempah agar masyarakat tidak kehilangan insentif.
“PR kita besar. Tetapi kalau ada keberpihakan dan tata kelola yang jelas, rempah bisa kembali seksi, bukan hanya di narasi sejarah, tetapi juga di pasar global,” pungkas Bram.(*)