Pekanbaru,sorotkabar.com - Akses pendidikan yang berkeadilan tanpa beban finansial berlebih kini menjadi sorotan tajam di Provinsi Riau.
Menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembengkakan biaya seragam di lingkungan sekolah, DPRD Riau langsung mengambil sikap tegas.
Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi menyatakan dukungan penuhnya terhadap instruksi Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto yang memerintahkan seluruh satuan pendidikan untuk segera memulangkan kelebihan bayar tersebut kepada orangtua murid.
Menurutnya, institusi pendidikan tidak boleh menjadi beban baru bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada di garis ekonomi lemah.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tata kelola anggaran sekolah berjalan transparan dan sepenuhnya memihak pada kepentingan peserta didik.
"Kalau memang didapati tidak sesuai dengan aturan, maka kita mendukung apa yang disampaikan kepala daerah, Pak Plt Gubernur. Karena memang tidak boleh memberatkan wali murid," tegas Ahmad Tarmizi, Selasa (2/6/2026).
Politisi senior Riau ini menggarisbawahi dampak domino jika pihak sekolah membiarkan adanya pungutan atau biaya di luar koridor regulasi resmi.
Biaya operasional sekolah yang melambung tanpa dasar hukum yang jelas dinilai berpotensi besar memutus rantai akses pendidikan, di mana anak-anak terancam putus sekolah atau terhambat proses belajarnya hanya karena kendala finansial orangtua.
Bagi Ahmad Tarmizi, sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjadi pelindung bagi siswa dari keluarga prasejahtera, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial melalui biaya seragam yang mahal.(*)
.jpg)
