Jakarta, sorotkabar.com - Kementerian Sosial (Kemensos) segera memulai penjangkauan atau perekrutan siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027.
Langkah ini menjadi upaya awal untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan secara layak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan proses penjangkauan dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa beserta keluarganya, bukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka.
"Nah kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (14/4).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pola jemput bola ini merupakan perubahan pendekatan dalam rekrutmen siswa. Melalui skema tersebut, negara hadir secara langsung untuk menjangkau kelompok sasaran yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan.
Proses penjangkauan dilakukan secara kolaboratif oleh pendamping Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, sekaligus menilai kesesuaian calon siswa dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, hingga keraguan dalam mengakses layanan pendidikan.
Gus Ipul menegaskan, proses tersebut tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan sasaran, khususnya bagi keluarga pada desil 1 dan 2.
"Siapa yang menjadi sasaran? Mereka adalah keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah," jelasnya.
Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penjangkauan agar menjalankan tugas sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, serta menjaga integritas pelaksanaan di lapangan.
"Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN," tegasnya.
Kemensos juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses penjangkauan ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Dengan dimulainya penjangkauan siswa baru tersebut, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat terus menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan sekaligus menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan.(*)
