Jakarta,sorotkabar.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta Jusuf Kalla untuk menyampaikan saran dan kritik secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Saleh, langkah tersebut penting untuk memperkuat komunikasi konstruktif dalam pemerintahan serta mendorong solusi yang lebih konkret terhadap berbagai persoalan bangsa.
Ia menegaskan, selama ini ruang dialog antara presiden dan berbagai elemen masyarakat terbuka lebar, termasuk bagi tokoh nasional untuk menyampaikan pandangan secara langsung. “Prabowo sangat senang mendengar saran dan kritik. Bahkan, beliau sering mengundang para tokoh untuk berdiskusi di Istana,” ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Saleh menilai tradisi diskusi yang dibangun presiden menjadi peluang strategis bagi para tokoh bangsa untuk berkontribusi dalam arah pembangunan nasional.
Forum diskusi tersebut, lanjut dia, melibatkan berbagai kalangan, mulai dari birokrat, ulama, akademisi, hingga aktivis dan media massa. Hal ini mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik.
Dalam konteks itu, Saleh menilai penyampaian kritik secara langsung akan lebih efektif dibandingkan melalui jalur tidak langsung. “Saya kira kalau Pak JK singgah di Istana, semua orang berharap beliau menyampaikan saran, masukan, dan kritik konstruktif. Berbicara langsung dengan presiden pasti akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Ia juga menekankan kapasitas dan pengalaman Jusuf Kalla menjadi nilai penting dalam memberikan masukan strategis bagi pemerintah. “Pak JK adalah tokoh hebat. Beliau tidak hanya menguasai bisnis, tetapi juga memahami politik dan birokrasi, bahkan diakui hingga tingkat internasional,” tambahnya.
Menurut Saleh, kritik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, cara penyampaiannya harus konstruktif dan sesuai dengan konteks agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif. Ia berharap komunikasi langsung antara pemerintah dan tokoh masyarakat seperti Jusuf Kalla dapat memperkuat sinergi nasional serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.(*)
