Pasca Idulfitri, Komisi I DPRD Riau Panggil Kadishub Bahas Kondisi Roro Dumai-Rupat

Pasca Idulfitri, Komisi I DPRD Riau Panggil Kadishub Bahas Kondisi Roro Dumai-Rupat
Rapat bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Riau, Rabu (25/3/2026). Foto : Cakaplah.com

PEKANBARU, sorotkabar.com - Hari pertama masuk kerja pasca Idulfitri 1447 H/2206 M, Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, langsung menggelar rapat bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Riau, Rabu (25/3/2026).

Berlangsung di ruangan Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim yang yang didampingi anggota Komisi III Abdullah, membahas hasil kunjungan ke penyeberangan Roro Dumai-Rupat bersama Kadishub.

Dalam pertemuan itu, Nur Azmi, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Roro Dumai-Rupat sebelumnya bertujuan untuk memastikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, terutama saat arus mudik dan momen Lebaran.

Ia mengungkapkan, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatiannya. Di antaranya terkait terbatasnya jumlah kapal Roro yang beroperasi.

Dikatakannya, dari kebutuhan yang ada, hanya dua kapal yang beroperasi. Sehingga pelayanan penyeberangan terganggu.

"Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya antrean panjang dan penumpukan kendaraan. Amin meminta agar persoalan ini tidak kembali terulang pada momen-momen besar ke depan," kata Azmi.

Kemudian berkaitan dengan fasilitas pelabuhan. Saat ini, terdapat dua aset di Dumai yang telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, sehingga setiap rencana pembangunan harus melalui izin dari pemerintah pusat.

Sementara untuk pelabuhan di wilayah Rupat yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah daerah, ia meminta adanya pembenahan fasilitas seperti jembatan dan atap agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

Ia menyebutkan peristiwa ambruknya fasilitas pelabuhan di Buton sebagai contoh yang harus diantisipasi sejak dini. Namun, pihak Dinas Perhubungan beralasan bahwa anggaran saat ini masih diblokir.

"Padahal, berdasarkan informasi kami terima, hasil retribusi dari penyeberangan tersebut mencapai hampir Rp4 miliar. Seharusnya dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas," ungkapnya.

Sebagai solusi, lanjut Nur Azmi, dirinya mengusulkan agar pengelolaan pelabuhan menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga perbaikan bisa dilakukan lebih cepat tanpa terkendala mekanisme anggaran.

Selanjutnya poin berikutnya terkait layanan sosial, di mana ia kembali mengusulkan agar ambulans yang menyeberang digratiskan, bahkan jika memungkinkan seluruh layanan penyeberangan bagi pasien dapat dibebaskan biaya.

"Alhamdulillah usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Kepala Dinas Perhubungan dan akan segera ditindaklanjuti," sebutnya.

Nur Azmi menegaskan, kunjungan yang dilakukan sebelum Idulfitri merupakan bentuk keseriusan DPRD Riau dalam membenahi pelayanan penyeberangan ke Pulau Rupat.

Meski demikian, ia mengakui masih terjadi lonjakan penumpang yang menyebabkan antrean panjang hingga operasional kapal diperpanjang sampai pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, pihaknya juga telah meminta agar Dinas Perhubungan menyurati Dinas Perhubungan Bengkalis untuk meminta tambahan kapal Roro. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena Bengkalis juga mengalami kekurangan armada. (*)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index