Jakarta,sorotkabar.com – Praktik sistem perpajakan di Indonesia yang menerapkan pajak ganda pada satu objek yang sama dinilai semakin mencekik ekonomi masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah.
Kondisi yang telah berlangsung lama ini dianggap sebagai bentuk pengabaian negara terhadap prinsip keadilan fiskal.
Anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pemajakan berulang terhadap objek yang sama tidak hanya memberatkan rakyat, tetapi juga berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Sudah terlalu lama sistem ini dibiarkan. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan justru menambah beban melalui kebijakan fiskal yang tidak adil,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Menurutnya, skema pajak ganda sangat bertentangan dengan semangat keberpihakan kepada rakyat kecil. Jika pemerintah tidak segera melakukan pembenahan, hal ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan memicu gelombang ketidakpuasan publik yang lebih besar.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah bersama parlemen untuk segera merombak regulasi melalui revisi Undang-Undang perpajakan. Langkah ini dipandang mendesak untuk menyederhanakan birokrasi upeti negara tersebut.
"Revisi tersebut harus diarahkan pada penyederhanaan sistem pajak, penghapusan praktik pajak ganda, serta penguatan asas keadilan dan transparansi," jelasnya.
Selain persoalan beban ganda, ia juga menyoroti urgensi keterbukaan dalam pengelolaan kas negara. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dipungut dari keringat rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara jelas untuk pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
“Pajak adalah instrumen negara untuk membangun, bukan alat yang menekan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar kepercayaan publik kembali pulih,” pungkasnya.(*)
