Jakarta,sorotkabar.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) harus memperoleh akses ke dunia kerja melalui penguatan jejaring dengan berbagai pihak.
Dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Yassierli menilai peran BLK tidak cukup sebatas menyelenggarakan pelatihan dan menerbitkan sertifikat. Lembaga tersebut juga dituntut aktif membantu lulusan mendapatkan pekerjaan nyata.
“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Ia menambahkan, BLK perlu menjalankan peran yang lebih luas, bukan sekadar mengajar, melainkan juga membuka jalan bagi peserta memasuki pasar kerja sehingga keterampilan yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan.
“Kalau kita sudah memosisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” ujarnya.
Yassierli menjelaskan, integrasi antara pelatihan dan penempatan kerja sudah dijalankan di BLK Kemnaker.
Tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker disebut mencapai 70%, didorong oleh keterkaitan antara materi pelatihan dan kebutuhan industri.
Model tersebut, lanjut Menteri Ketenagakerjaan, dapat direplikasi di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya peran dinas ketenagakerjaan (disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk mendampingi lulusan pelatihan agar tidak berjalan sendiri setelah program selesai.
“Jadi 70% yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas ketenagakerjaan ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.
Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di daerah, seperti di BLK Lahat, Sumatera Selatan, turut diperkuat melalui dukungan dana hibah APBN sebanyak tujuh paket pelatihan.
Ia berharap hibah tersebut dapat dimanfaatkan optimal untuk meningkatkan kapasitas pelatihan BLK di daerah sekaligus menjadi fondasi pengembangan program selanjutnya.(*)
