Pekanbaru, sorotkabar. com - Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau kini terus mencari solusi dalam peningkatan PAD Riau. Salah satunya terkait rencana pajak Rp 1.700/batang kelapa sawit.
Rencana penerapan pajak itu bergulir dan dibahas tim Pansus setelah lihat potensi yang ada. Apalagi Provinsi Riau memiliki jutaan hektare perkebunan sawit terluas di Indonesia.
Penerapan pajak sendiri merujuk rencana pajak air permukaan. Salah satunya yaitu pohon kelapa sawit yang dinilai memiliki nilai ekomomis untuk penerapan pajak di Bumi Lancang Kuning
"Dalam pembahasan pajak kelapa sawit itu Rp 1.700/batang. Tetapi nanti itu dikaji lagi, belum final," terang Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, Jumat (30/1/2026).
Penerapan pajak pertama kalinya diusulkan oleh Budiman sendiri. Ide itu muncul ketika diskusi dengan sejumlah anggota DPRD di Pansus dalam peningkatan PAD.
Dalam pembahasan, Budiman memastikan pajak diberlakukan khusus untuk sejumlah perusahaan atau korporasi. Sehingga pajak tak membebani masyarakat kecil yang kini memiliki kebun terbatas.
"Pajak diberlakukan untuk semua korporasi atau perusahaan. Jadi perlu saya tegaskan, itu tak berlaku untuk masyarakat, kalau ini diberlakukan untuk masyarakat. Tentu saja saya yang akan menolak pertama kali," kata Budiman tegas.
DPRD Riau Bicara Semangat Baru usai Kepala Bapenda Berganti
Meskipun begitu, besaran pajak itu belum final. Masih perlu perhitungan detail oleh instansi terkait, khususnya Pemprov Riau yang bakal menjadi penarik pajak melalui Bapenda Riau.
"Kami tentunya Pansus DPRD hanya usulan, regulasi, penarikan nanti kan dari eksekutif atau Bapenda," kata Budiman.
Sedangkan terkait peningkatan PAD Riau, anggota DPRD Fraksi Gerindra itu melihat optimis PAD bisa meningkat. Khususnya setelah Plt Gubernur Riau melantik Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari beberapa waktu lalu.
"Kita lihat ini Kepala Bapendanya juga baru. Semangat kita semua sama semangat baru untuk mengatasi defisit dan peningkatan di PAD Riau.
Ya sama-sama kita berpikir untuk bagaimana pembangunan, infrastruktur itu tetap lanjut. Harus sama-sama cari solusi," kata Budiman Lubis.(*)
