Jakarta,sorotkabar.com - Komisi I DPR masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait iuran sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai syarat bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyebut anggaran tersebut belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang telah disahkan pada September 2025. “Kalau dari APBN kan belum ada slot. APBN itu digetok tanggal 23 September tahun lalu sebesar Rp 187,1 triliun, tentu tidak ada pos itu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/1/2026).
Meski demikian, Utut menyatakan DPR tidak mempermasalahkan apabila pemerintah memutuskan mengalokasikan dana Rp 16,9 triliun tersebut untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, kontribusi itu berpotensi memberikan timbal balik strategis bagi Indonesia.
Ia menilai, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bisa mendatangkan keuntungan, terutama dalam bentuk dukungan alutsista dari negara-negara anggota, termasuk Amerika Serikat.
“Tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional. Dalam dunia yang saling memengaruhi, pasti ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari Kementerian Luar Negeri terkait mekanisme dan kepastian iuran tersebut. “Kalau dari Kementerian Pertahanan, kita menunggu keputusan dari menteri luar negeri tentang iuran-iuran itu,” kata Sjafrie.
Ia menambahkan, untuk saat ini iuran tersebut masih bersifat sukarela. Kewajiban utama bagi negara anggota Dewan Perdamaian Gaza adalah kesiapan pasukan. “Yang pasti pelibatan ini bersifat self funded, yaitu kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk menyiapkan pasukan kita,” pungkasnya.(*)
