Jakarta,sorotkabar.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Kebijakan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, perpanjangan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga beras di awal tahun 2026, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Perpanjangan penyaluran SPHP beras dimungkinkan melalui skema RPATA yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional,” ujar Sarwo, Minggu (11/1/2026).
Ia menjelaskan, skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang memungkinkan penyelesaian program melewati batas akhir tahun anggaran. Dengan demikian, SPHP beras tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional.
Bapanas menargetkan program SPHP beras 2026 dapat mulai dijalankan pada 1 Februari 2026. Sementara itu, perpanjangan SPHP 2025 telah diinformasikan kepada Perum Bulog, pemerintah pusat dan daerah, serta Satgas Pangan Polri.
“Dengan kebijakan ini, sisa target penyaluran SPHP beras 2025 sekitar 697.100 ton masih dapat terus diakselerasi secara optimal,” kata Sarwo.
Ia menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Dengan adanya beras SPHP, masyarakat dapat memperoleh beras dengan kualitas terjaga dan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.
Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802.900 ton. Perpanjangan program ini juga didukung oleh ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang mencapai 3,25 juta ton pada akhir tahun lalu, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur.
Penyaluran SPHP beras tetap dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Untuk pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Adapun target penyaluran SPHP 2026 sebesar 1,5 juta ton telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Sarwo menambahkan, skema RPATA sebelumnya juga diterapkan pada perpanjangan bantuan pangan tahap kedua 2025 berupa beras dan minyak goreng. Hingga 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau setara 351.600 ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng.
Sebelumnya, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga di atas ketentuan.
“Stok CBP akhir tahun mencapai sekitar 3,2 juta ton. Bahkan pada pertengahan 2025 pernah menyentuh 4 juta ton, jauh di atas capaian historis sebelumnya,” tegas Amran.(*)
