Meranti,sorotkabar.com - Untuk menyikapi persoalan kelistrikan di Kepulauan Meranti, Pemda menggelar rapat berasama banyak pihak, termasuk PLN.

Beberapa hari sebelum ini, Pemda telah menggelar rapat menyikapi keluhan masyarakat terhadap kondisi listrik yang kerap padam. Lantaran dinilai tak kunjung membaik, ratusan warga menggeruduk Kantor PLN Selatpanjang, Jumat (24/10/2025) malam.

Kemudian, Sabtu (25/10/2025) digelar rapat di Gedung Kuning, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang. Rapat ini dipimpin Asisten I Sudandri Jauzah.

Hadir dalam rapat, Asisten II Irmansyah, Ketua DPRD Khalid Ali, Kepala PLN Selatpanjang Dalie Priasmoro, Danposal S Arifin, Perwakilan Koramil Amri, Waka Polres Maitertika.

Selain itu, hadir juga Kabag Hukum Maizhatul Baizura, Ketua LAMR Afrizal Cik, beberapa camat, tokoh masyarakat, ormas dan lainnya.

Dalam rapat itu, Dalie memaparkan sebelumnya PLN Selatpanjang memiliki daya mampu sebesar 13,8 megawatt. Sementara beban pemakaian hanya sebesar 13,3 megawatt. Sehingga surplus sebesar 0,5 megawatt.

Hanya saja, untuk saat ini, diakui Dalie, beberapa pembangkit di PLN Selatpanjang dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki. Sehingga, daya mampu yang tersedia banya 7,3 megawatt saja. Minusnya skitar 6,5 megawatt.

Sesuai aspirasi masyarakat Selatpanjang yang berdemo untuk meminta kepastian listrik kembali normal, Dalie menjanjikan dalam masa 10 hari sejak rapat digelar. Terhitung 25 Oktober 2025 hingga 3 November 2025.

Target untuk kembali menormalkan listrik di Kota Sagu itu pun disampaikan Dalie dalam rapat bersama pihak terkait.

Sementara menjelang perbaikan rampung dan mesin baru sampai ke Selatpanjang, PLN memberlakukan pemadaman bergilir.

Satu hari, listrik akan dipadamkan selama 12 jam, dibagi per 6 jam setiap harinya. Mulai pukul 2 siang hingga pukul 8 malam, pukul 8 malam hingga pukul 2 dinihari, pukul 2 dinihari hingga pukul 8 pagi dan begitu seterusnya, selama 10 hari kedepan.

Sudandri mengatakan, Pemkab Meranti akan terus mengawal progres yang telah dijanjikan pihak PLN.

"Kita akan kawal ini," kata Sudandri

Dalam rapat, juga disepakati beberapa poin. Diantaranya, pihak PLN harus menghadirkan prmangku kebijakan yang bisa mengambil keputusan terkait pemanfaatan tenaga kerja lokal, penyertaan penyedia jasa lokal dalam bidang ketenagalistrikan, perbaikan instalasi listrik di semua wilayah dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan PLN.(*)