Sembilan Petinggi Militer di China Dipecat Karena Korupsi

Sembilan Petinggi Militer di China Dipecat Karena Korupsi
Ilustrasi Militer China (Freepik/DC Studio/berisatu)

Beijing,sorotkabar.com - Pemerintah China kembali diguncang skandal besar di tubuh militernya. Sebanyak sembilan petinggi militer China, termasuk seorang anggota Politbiro dipecat dari keanggotaan Partai Komunis China (PKC) dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) akibat dugaan korupsi berskala besar.

Pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, sebagaimana dikutip dari laman resmi kementerian di Beijing, Minggu (19/10/2025).

“Berdasarkan peraturan dan hukum partai terkait, Komite Pusat Partai memutuskan untuk memberikan hukuman pencabutan keanggotaan partai kepada kesembilan orang tersebut,” ujar Zhang Xiaogang.

Sebelumnya, Komisi Militer Pusat juga telah menjatuhkan sanksi serupa berupa pencabutan keanggotaan militer terhadap seluruh pejabat yang terlibat.

Salah satu nama paling menonjol dalam daftar pemecatan adalah Jenderal He Weidong, pejabat dengan pangkat tertinggi kedua di China.

Ia merupakan anggota Politbiro Pusat sekaligus wakil ketua Komisi Militer Pusat, posisi yang menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam struktur pertahanan negara itu.

Selain He, terdapat pula Laksamana Miao Hua, anggota Komisi Militer Pusat dan mantan kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat.

Tujuh pejabat militer China lainnya yang ikut dipecat akibat korupsi, antara lain:

1. He Hongjun (mantan wakil kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat)

2. Wang Xiubin (mantan Wakil Direktur Eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat)

3. Lin Xiangyang (mantan komandan Komando PLA Teater Timur)

4. Qin Shutong (mantan komisaris Politik Angkatan Darat)

5. Yuan Huazhi (mantan komisaris Politik Angkatan Laut)

6. Wang Houbin (mantan komandan Angkatan Roket)

7. Wang Chunning (mantan komandan Polisi Bersenjata)

Zhang Xiaogang menjelaskan, hasil investigasi menunjukkan kesembilan pejabat tersebut secara serius melanggar disiplin partai, serta diduga terlibat dalam kejahatan jabatan dengan jumlah sangat besar.

“Kasus ini memiliki sifat yang sangat serius dan berdampak sangat buruk,” ujar Zhang.

Menurut Zhang, tindakan tegas ini mencerminkan komitmen Komite Pusat Partai dan Komisi Militer Pusat dalam memerangi korupsi di tubuh militer.

“Tidak ada tempat bagi para koruptor untuk bersembunyi di dalam militer,” tegasnya.

Pemecatan Jenderal He Weidong menjadi momen bersejarah. Ini adalah kali pertama seorang pejabat aktif Komisi Militer Pusat dicopot sejak masa Revolusi Kebudayaan 1966-1976.

He diketahui tidak tampil di depan publik sejak Maret 2025, sementara penyelidikan terhadapnya dilakukan secara tertutup oleh otoritas China.

Kasus ini menjadi perhatian besar karena He Weidong juga duduk di Politbiro, lembaga inti PKC yang beranggotakan 25 orang, termasuk Presiden Xi Jinping.

Politbiro merupakan badan pengambil keputusan tertinggi kedua di bawah Komite Tetap Politbiro yang dipimpin langsung oleh Xi Jinping.

Sebagai salah satu dari dua wakil ketua Komisi Militer Pusat, He merupakan tokoh ketiga paling berkuasa di Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dan dikenal sebagai rekan dekat Xi.

Pemecatan sembilan petinggi militer ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum Sidang Pleno Keempat Komite Sentral PKC yang dijadwalkan berlangsung pada 20-23 Oktober 2025 di Beijing.

Sidang tersebut akan membahas Rencana 5 Tahun ke-15 China, sekaligus menentukan arah kebijakan nasional berikutnya, termasuk perombakan personel tingkat tinggi.

Keputusan tegas terhadap para pejabat militer ini menegaskan sikap Presiden Xi Jinping yang sejak awal masa kepemimpinannya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, baik di lingkungan partai maupun militer.

Skandal korupsi militer China 2025 ini menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah modern negeri itu.

Dengan dipecatnya sembilan petinggi militer, termasuk tokoh sekelas anggota Politbiro, Beijing tampaknya ingin mengirim pesan tegas, yakni tidak ada kekuasaan yang kebal hukum, bahkan di lingkaran terdekat Presiden Xi Jinping sekalipun.(*) 
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index