Pekanbaru,sorotkabar.com - Ombudsman RI Perwakilan Riau bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau menggelar Diskusi Publik bertema “Mewujudkan Pelayanan Publik Prima pada Sektor Ketenagalistrikan” di Kantor PLN UID Riau dan Kepri,L Jalan Musyawarah, Kamis (2/10/2025) pagi.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menyampaikan apresiasi atas upaya PLN yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau listrik secara penuh.
“PLN ini termasuk yang menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi,” ujar Hery.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi ramah lingkungan, termasuk penggunaan kendaraan listrik. Menurutnya, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus disertai literasi yang memadai.
“PLN harus memberikan literasi dan edukasi agar transisi energi berjalan efektif,” tegasnya.
Hery juga menyoroti tantangan terbesar dalam pemerataan listrik yang masih dihadapi wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Menurutnya, banyak desa baru menikmati aliran listrik sebatas kantor desa, belum menjangkau rumah warga.
“Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni, menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
“PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fitur trip planner untuk pengguna kendaraan listrik agar bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman,” jelas Joni.
Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, menambahkan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan PLN dalam mengawasi pelayanan publik, mulai dari persoalan hingga perbaikan yang dicapai.
“Ke depan, kami berharap PLN dapat bertransformasi lebih jauh ke digitalisasi agar semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Posisi kami sebagai pengawas adalah memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga, dengan penyelesaian masalah yang baik dan santun,” kata Bambang.
Diskusi publik ini menjadi ruang kolaborasi antara Ombudsman, PLN, dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kelistrikan yang lebih merata, modern, dan berkeadilan. (*)
