Jakarta,sorotkabar.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Karding mengaku, bakal melaporkan pembentukan Desk Perlindungan Pekerja Migran di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan rencana pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah.
"Pertama telah dibentuk Desk Perlindungan Pekerja Migran, kedua tentang rencana kita untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi. Kita ketahui selama ini sedang ada proses moratorium," kata Karding kepada awak media sebelum rapat dengan Presiden Prabowo.
Menurut dia, kebijakan moratorium kalau dibuka lebih cepat maka menjadi lebih baik karena potensinya besar. Adapun tentang Desk Perlindungan Pekerja Migran, kata Karding, pemerintah ingin memperkuat perlindungan PMI di berbagai negara.
"Kami oleh Menko Pulkam jadi leader di situ maka target kita karena ini perlindungan maka kita akan memperbaiki tata kelolanya. Kedua akan tentu meminimalisasi kejadian kekerasan, human traficking yang terjadi di luar negeri," ucap Karding.
Untuk mengantisipasi perdagangan orang, pihaknya ingin meningkatkan kemampuan PMI. "Caranya paling utama harus produsedural karena masalah utama 95 persen unproduseral. Kedua skill harus ditingkatkan. Kita punya pekerja migran 80 persen domestik," ujar Karding.
Dia mengakui, perbaikan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. "Satu UU harus kita perbaiki regulasi, kedua layanan harus kita perbaiki, ketiga menindak calo dan sindikat yang ada, empat perlu sosialisasi yang masif agar orang mengerti bekerja secafa produseral dan aman," kata Karding.(*)