Jakarta,sorotkabar.com – Perbaikan tata kelola pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dinilai tidak cukup hanya melalui evaluasi kebijakan domestic market obligation (DMO) maupun penyesuaian harga batu bara domestik. Pemerintah juga didorong membenahi sistem pengadaan dan logistik di lingkungan PT PLN (Persero) agar rantai pasok lebih efisien dan risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.
Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Apindo, Hendra Sinadia, mengatakan pembahasan mengenai pasokan batu bara harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor pertambangan hingga distribusi ke pembangkit listrik.
Menurutnya, selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada kewajiban perusahaan tambang memenuhi DMO. Padahal, di sisi hilir, sistem pengadaan dan logistik batu bara di PLN juga memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pasokan.
"Selain kita banyak mengulas mengenai hulu dari sisi penambang, di sisi pengguna PLTU juga tentu harus berbenah. Bagaimana procurement atau pengadaan logistiknya mendukung kelancaran pasokan dan bisa lebih efisien," ungkap Hendra kepada Beritasatu.com, Senin (29/6/2026).
Hendra menilai peningkatan efisiensi logistik di sisi pengguna akan membantu mengurangi tekanan biaya apabila pemerintah nantinya memutuskan menyesuaikan harga batu bara untuk pasar domestik. Dengan sistem distribusi yang lebih baik, kenaikan biaya operasional tidak seluruhnya menjadi tambahan beban bagi pemerintah maupun PLN.
Ia juga mengingatkan agar pengalaman krisis pasokan batu bara pada awal 2022 tidak kembali terjadi. Saat itu pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara karena stok di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berada pada level yang mengkhawatirkan.(*)