Pekanbaru,sorotkabar.com - Puluhan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Provinsi Riau mengeluhkan kondisi sekolah swasta yang semakin terpuruk pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027.
Selain kekurangan peserta didik, sekolah swasta juga menghadapi persoalan dihapuskannya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta belum dibayarkannya anggaran bagi siswa penerima afirmasi selama dua tahun terakhir.
Ketua MKKS SMK Swasta Provinsi Riau, Faisal, menilai selama tiga tahun terakhir perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap sekolah swasta terus berkurang. Menurutnya, kebijakan penerimaan murid baru justru lebih berpihak kepada sekolah negeri.
PEKANBARU - Puluhan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Provinsi Riau mengeluhkan kondisi sekolah swasta yang semakin terpuruk pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027.
Selain kekurangan peserta didik, sekolah swasta juga menghadapi persoalan dihapuskannya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta belum dibayarkannya anggaran bagi siswa penerima afirmasi selama dua tahun terakhir.
Ketua MKKS SMK Swasta Provinsi Riau, Faisal, menilai selama tiga tahun terakhir perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap sekolah swasta terus berkurang. Menurutnya, kebijakan penerimaan murid baru justru lebih berpihak kepada sekolah negeri.
Menurut Faisal, kondisi semakin sulit setelah sekolah negeri diberi keleluasaan menambah rombongan belajar (rombel), membuka jurusan baru, bahkan menerima hingga 42 siswa dalam satu rombel. Akibatnya, sekolah swasta hanya mampu memenuhi sekitar 20 hingga 30 persen dari kapasitas yang tersedia.
"Pemerintah daerah malah melakukan penggemukan sekolah negeri. Sampai penerimaan siswa di sekolah negeri ditutup, jumlah siswa di sekolah swasta hampir tidak berubah. Rata-rata sekolah hanya mampu memenuhi 20 sampai 30 persen dari daya tampung yang tersedia," ungkapnya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai upaya "membunuh" sekolah swasta secara perlahan.(*)