Dumai,sorotkabar.com – Komisi XIII DPR RI menyoroti kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau yang mencatatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 182 persen pada tahun 2025. Meski melampaui target, posisi strategis Riau di bibir Selat Malaka tetap menuntut pengawasan ketat terhadap ancaman kejahatan transnasional.
Dalam kunjungan kerja spesifik pada Kamis (6/2/2026), rombongan wakil rakyat memantau langsung tata kelola keimigrasian di wilayah pesisir. Kota Dumai menjadi titik fokus karena statusnya sebagai gerbang internasional yang rawan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya berhasil meraup PNBP sebesar Rp112,6 miliar. Angka ini melonjak tajam dari target awal yang hanya dipatok Rp61,8 miliar.
"Kami terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengawasan berjalan efektif. Pendekatan yang kami lakukan adalah pencegahan, penegakan hukum yang terukur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel," tegas Agung Prianto di hadapan anggota dewan.
Selain soal angka, Agung membeberkan tantangan nyata di lapangan. Wilayah pesisir Riau memiliki banyak titik rawan yang kerap dimanfaatkan oknum sebagai jalur ilegal menuju Malaysia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menjelaskan pihaknya telah mengoptimalkan pengawasan di pelabuhan internasional. Sinergi bersama TNI, Polri, serta Bea Cukai diperkuat untuk menutup celah pelintasan ilegal.
Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai posisi Dumai sangat strategis sebagai etalase wajah negara. Pihaknya memberikan apresiasi atas kinerja Imigrasi Riau, namun tetap menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan di jalur pelayaran terpadat dunia tersebut.
"Dumai adalah titik penting kepentingan nasional. Penguatan fungsi keimigrasian di sini tidak bisa ditawar lagi mengingat kompleksitas tantangan yang ada," jelas Mafirion. (*)