Ciamis,sorotkabar.com- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan peran penting rumah tangga dalam memutus rantai darurat sampah nasional melalui implementasi ekonomi sirkular di tingkat tapak.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan inspeksi di Kabupaten Ciamis.
Kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi konsistensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menempatkan Ciamis sebagai peraih nilai tertinggi dalam penilaian Adipura 2026.
Hanif mengatakan KLH/BPLH berkomitmen menjadikan pola pengelolaan di Ciamis sebagai referensi nasional untuk direplikasi oleh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Di Desa Bojongmengger, Ciamis, Hanif memberikan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya.
Berdasarkan data yang dihimpun KLH/BPLH, komposisi sampah di Kabupaten Ciamis didominasi sisa makanan sebesar 38 persen, dengan kontribusi sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga yang mencapai 49 persen.
Angka tersebut menjadi basis argumentasi KLH/BPLH bahwa intervensi pada level rumah tangga bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Dalam pernyataannya, KLH/BPLH menyebutkan bahwa dengan menekan timbulan sampah organik di hulu, efisiensi pengelolaan sampah nasional dapat meningkat secara signifikan.
Dalam kunjungan ini, Hanif juga meninjau Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Ciamis untuk memastikan ekosistem ekonomi sirkular berjalan terintegrasi.
BSI Ciamis saat ini mengelola lebih dari 100 jenis sampah anorganik melalui jaringan 324 Bank Sampah Unit (BSU) dan 620 nasabah perorangan.
Fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan, tetapi juga pusat edukasi dan mitra industri daur ulang lintas wilayah, mulai dari Cirebon hingga Tangerang.
Integrasi ini membuktikan bahwa sampah yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi tinggi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal sekaligus melestarikan lingkungan.
Hanif juga memantau pengelolaan sampah harian di Pasar Ciamis. Di lokasi tersebut, KLH/BPLH mengevaluasi efektivitas pemilahan sampah pasar dan pengolahan sampah organik melalui metode maggot serta pengomposan.
KLH/BPLH menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan pedagang pasar dalam mengurangi volume sampah harian menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah nasional. Kabupaten Ciamis tercatat unggul dalam aspek kebijakan, penganggaran, sumber daya manusia, hingga partisipasi publik yang masif, yang menjadi parameter utama dalam perolehan Adipura.
“Berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional, Kabupaten Ciamis merupakan satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten dan kota yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan pemantauan selama satu tahun.
Penilaian ini mencakup pengelolaan bank sampah, TPS 3R, serta partisipasi aktif masyarakat,” kata Hanif dalam pernyataannya, Selasa (3/1/2026).
Hanif menekankan pencapaian tersebut harus dijaga dengan konsistensi yang ketat. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data di atas kertas selaras dengan praktik nyata di seluruh wilayah.
KLH/BPLH juga menyoroti perlunya peningkatan teknologi pengolahan sampah bernilai rendah agar seluruh residu dapat terkelola tanpa sisa.
Keberhasilan Ciamis diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera berbenah dan mengadopsi sistem serupa demi menjawab tantangan darurat sampah nasional melalui aksi nyata di tingkat rumah tangga.(*)