Jakarta,sorotkabar.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan terbarunya memperingatkan dunia telah memasuki era “kebangkrutan” air global. Kondisi ini berdampak pada sekitar enam miliar orang dan mengancam hampir setengah dari produksi pangan dunia.
Untuk pertama kalinya, para ilmuwan PBB mendeklarasikan sistem air global berada dalam kondisi “bangkrut”, bukan lagi sekadar “tertekan” atau mengalami “krisis”. Perbedaan istilah ini menegaskan kerusakan permanen pada sistem air dunia, bukan tekanan sementara akibat cuaca ekstrem, tingginya permintaan, atau guncangan ekonomi.
“Laporan ini menyampaikan kebenaran yang menyakitkan, banyak wilayah hidup melampaui kemampuan hidrologisnya dan banyak sistem air yang krusial sudah berada dalam kondisi bangkrut,” kata Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB Kaveh Madani, dikutip dari Health Policy-Watch, Kamis (29/1/2026).
Madani memperingatkan, jika kebangkrutan air dianggap sebagai tantangan sementara dan ditangani dengan solusi jangka pendek, kerusakan ekologis akan semakin parah dan berpotensi memicu konflik sosial. Menurut dia, air bukan sekadar sumber daya alam, melainkan juga isu keadilan dan keamanan.
“Kerugian dari kerusakan hidrologi ditanggung secara tidak proporsional oleh mereka yang paling tidak mampu,” kata Madani.
Laporan PBB ini dirilis menjelang pertemuan tingkat tinggi di Dakar, Senegal, yang bertujuan menyiapkan agenda Konferensi Air PBB 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada Desember di Uni Emirat Arab. Dalam laporan tersebut, PBB menyerukan agar negara-negara anggota secara formal mengakui konsep kebangkrutan air, membangun kerangka pemantauan global, serta menempatkan investasi di sektor air sebagai fondasi pencapaian target iklim, keanekaragaman hayati, dan ketahanan pangan.
Konferensi Air PBB tahun ini menjadi pertemuan besar kedua mengenai tata kelola air global pada abad ini, setelah pertemuan serupa digelar di Kantor Pusat PBB, New York, pada 2023. Sebelumnya, satu-satunya konferensi air global dilaksanakan di Mar del Plata, Argentina, pada 1977.
“Mendeklarasikan kebangkrutan sistem air bukan berarti menyerah, melainkan memulai kembali dari awal,” kata Madani.
Ia menjelaskan, dengan mengakui dunia tengah mengalami kebangkrutan sistem air, keputusan-keputusan sulit untuk melindungi manusia, ekonomi, dan ekosistem dapat diambil. Madani menegaskan, semakin lama kondisi ini diakui, semakin besar kerugian yang akan dialami.
Laporan tersebut disusun berdasarkan data satelit, pemodelan hidrologi, serta lebih dari 300 studi kasus di berbagai wilayah dunia. Hasilnya menunjukkan lebih dari separuh danau besar dunia mengalami penyusutan sejak awal 1990-an.
Di sejumlah wilayah, lebih dari 30 persen massa gletser telah hilang sejak 1970. Sementara itu, sekitar 410 juta hektare lahan basah alami setara dengan luas Uni Eropa telah musnah dalam lima dekade terakhir.
Madani menganalogikan krisis air global dengan sistem keuangan. Air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk diibaratkan sebagai “rekening giro” karena biasanya terisi ulang setiap tahun melalui hujan dan siklus alam, sehingga menjadi sumber air utama yang paling sering digunakan manusia.
Alam dianalogikan secara rutin “menyetorkan” pasokan air baru, layaknya pendapatan bulanan. Sementara itu, cadangan air jangka panjang seperti air tanah dan gletser diibaratkan sebagai “rekening tabungan” yang seharusnya hanya digunakan pada masa kering atau kondisi darurat.
Namun, Madani memperingatkan saat ini kedua sumber tersebut sama-sama terkuras. Manusia tidak hanya menghabiskan air permukaan, tetapi juga menguras cadangan air jangka panjang lebih cepat daripada kemampuan alam memulihkannya.
Kondisi ini menunjukkan dunia tidak lagi hidup dari “pendapatan air” tahunan, melainkan telah menghabiskan “modal air” yang seharusnya menopang generasi mendatang, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan air permanen.
“Adalah hal wajar mengambil dari rekening tabungan untuk membangun ketahanan pada tahun-tahun kering. Namun yang kita saksikan di seluruh dunia adalah rekening tabungan itu juga ikut terkuras—kita sedang menghabiskannya,” kata Madani.
Wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, serta sebagian Amerika Barat Daya menghadapi ancaman paling serius, ketika tekanan air tinggi bertemu dengan kerentanan ekstrem terhadap perubahan iklim. Data UN Water menunjukkan lebih dari 1,42 miliar orang, termasuk 450 juta anak, hidup dalam kondisi kerentanan air tinggi atau sangat tinggi.
Di sejumlah kota besar dunia, krisis air telah berlangsung. Kota-kota seperti Cape Town, Sao Paulo, dan Teheran pernah menghadapi peristiwa “Day Zero”, ketika pasokan air hampir sepenuhnya habis. Kabul kini berada di ambang menjadi kota besar pertama di dunia yang benar-benar kehabisan air.
Meski beberapa kota mampu bertahan melalui langkah-langkah darurat, PBB memperingatkan dampak jangka panjang masih dirasakan, terutama oleh masyarakat miskin perkotaan.
Pemerintah kota dapat mengambil berbagai langkah darurat, seperti pembatasan pemakaian, penyesuaian tarif, pengeboran sumur baru secara cepat, peningkatan ketergantungan pada pasokan tangki, serta kampanye perubahan perilaku. Namun, langkah tersebut bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Di banyak kota, sumber air utama seperti akuifer, waduk, dan daerah tangkapan air tetap rusak atau terdegradasi. Akibatnya, setelah perhatian publik mereda, masyarakat miskin masih menghadapi layanan air tidak menentu, ketergantungan jangka panjang pada air tangki, serta biaya air yang tinggi.
Analisis terpisah yang dipublikasikan Watershed Investigations pekan ini menunjukkan sekitar separuh dari 100 kota terbesar di dunia mengalami tekanan air tinggi. Sebanyak 38 kota, termasuk Beijing, New York, Delhi, Los Angeles, dan Rio de Janeiro, menghadapi tingkat tekanan air sangat tinggi.
Krisis air juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat global. Sekitar 2,2 miliar orang masih kekurangan akses air minum yang dikelola secara aman, sementara 3,5 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi layak.
Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit seperti kolera, tifus, polio, disentri, hepatitis A, dan diare. Menurut UN Water, penyakit terkait air dan sanitasi buruk menyebabkan sekitar 3,5 juta kematian setiap tahun, termasuk hampir 900 anak balita per hari akibat diare.
Kelangkaan air turut mendorong perpindahan penduduk dalam skala besar. UNICEF memperkirakan lebih dari 700 juta orang berpotensi mengungsi akibat krisis air pada 2030, yang berisiko memicu krisis kesehatan lanjutan di wilayah tujuan migrasi.
“Pengelolaan kebangkrutan membutuhkan kejujuran, keberanian, dan kemauan politik. Kita tidak bisa membangun kembali gletser yang telah lenyap atau memulihkan akuifer yang telah terpadatkan secara akut.
Namun kita masih bisa mencegah hilangnya lebih lanjut modal alam yang tersisa dan merancang ulang institusi agar dapat hidup dalam batas-batas hidrologis yang baru,” kata Madani.
Laporan PBB tersebut menegaskan, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola air global, defisit hidrologi akan terus melebar dan memperbesar risiko krisis sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia.(*)