Mardiono: Sikap PPP Soal Pilkada Tak Langsung Diputuskan di Mukernas

Kamis, 29 Januari 2026 | 21:37:25 WIB
Foto: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (Tommy Saputra)

Lampung,sorotkabar.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono angkat bicara soal wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD.

Ia menegaskan, PPP belum mengambil sikap resmi dan keputusan akan ditentukan melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas).

Mardiono mengatakan Mukernas PPP dijadwalkan berlangsung pada 11-12 Februari 2026 di Makassar.

Forum tersebut akan menjadi tempat partai menentukan sikap terhadap kebijakan strategis nasional, termasuk wacana Pilkada tidak langsung.

"Nanti insyaallah tanggal 11 dan 12 Februari kita akan melaksanakan Mukernas di Makassar. Di situ akan diambil sikap resmi, karena kebijakan nasional tidak bisa ditentukan secara personal," kata Mardiono usai membuka Muswil IX DPW PPP Provinsi Lampung, Rabu (28/1/2026).

Menurut Mardiono, esensi demokrasi tidak hanya terletak pada mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan pada dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Ia menilai demokrasi seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat negara.

"Buah demokrasi itu harus menghasilkan tujuan bernegara, rakyat sejahtera, makmur, dan negara kuat," ujarnya.

Ia menegaskan, sikap PPP terhadap wacana Pilkada tidak langsung akan diputuskan secara kolektif melalui mekanisme organisasi. Mardiono menyebut keputusan tersebut harus disepakati secara nasional, bukan berdasarkan pandangan individu.

"Ini sikap nasional, tidak bisa bersifat personal. Harus diputuskan melalui musyawarah nasional," katanya.

Meski belum
menentukan arah dukungan, Mardiono menyatakan PPP terbuka terhadap berbagai opsi.

Ia mengingatkan Indonesia telah memiliki pengalaman menjalankan dua sistem demokrasi, baik pemilihan langsung maupun melalui mekanisme keterwakilan.

"Kita sudah menjalani pemilu langsung dan pemilu melalui keterwakilan. Sekarang tinggal memilih mana yang paling baik untuk rakyat," ucapnya.

Mardiono menambahkan, pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu.

"Artinya kita harus hati-hati dalam memilih, karena dua-duanya sudah pernah kita laksanakan," tutupnya.(*) 
 

Terkini