Pekanbaru, sorotkabar.com - Melalui semangat 'Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan', Polda Riau resmi memulai pembangunan 26 titik jembatan melalui program Jembatan Merah Putih Presisi (MPP). Tak sekadar membangun infrastruktur, pembangunan jembatan ini untuk memastikan konektivitas pendidikan dan ekonomi menyentuh hingga pelosok terpencil di Bumi Lancang Kuning.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat pemerataan akses di daerah pelosok.
"Dari hasil asesmen minggu lalu, kita temukan di seluruh Provinsi Riau ada 26 titik jembatan yang harus kita buat baru dan perbaikan," kata Irjen Herry Heryawan di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (28/1/2026).
Dalam sambutannya, Irjen Herry menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini adalah bentuk komitmen kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Polri hadir bukan hanya sekadar melakukan penegakan hukum, tetapi juga menjadi agen penggerak pembangunan yang ikut menjembatani peradaban dan merajut harapan baru bagi masa depan generasi muda di pelosok daerah.
"Ini adalah bentuk komitmen Polri, Polda Riau, kita harus benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat," tegas jenderal bintang dua itu.
Keadilan Akses bagi Masyarakat Desa
Irjen Herry menekankan bahwa masyarakat di pelosok desa berhak merasakan kemudahan mobilitas yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri yang humanis dan solutif.
"Ada keadilan yang harus kita bangun di situ. Saudara-saudara kita di daerah berhak memiliki dan merasakan akses yang mudah, sama seperti di tempat lain," tegas Kapolda.
Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertajuk 'Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan' ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan konektivitas masyarakat di daerah.
"Kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi akses konektivitas antardesa untuk membuat bagaimana akses pendidikan, kesehatan, petani-petani yang akan ke kebun, anak-anak yang akan ke sekolah itu dapat terhubung dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.(*)