Jakarta,sorotkabar.com – Memasuki bulan ketujuh perjalanannya, program unggulan Sekolah Rakyat kini berada di persimpangan jalan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan pemerintah bahwa terdapat sejumlah tantangan krusial yang harus segera ditangani guna menjamin keberlanjutan dan kualitas program inklusif ini.
Meskipun progres pembangunan fisik berjalan cepat, aspek nonfisik seperti tata kelola SDM dan persepsi publik menjadi "pekerjaan rumah" (PR) besar bagi kementerian terkait.
1. Menangani Fenomena Pengunduran Diri Murid dan Guru
Salah satu tantangan mendesak adalah stabilitas personel di lapangan. JPPI menemukan adanya fenomena guru dan murid yang memilih mengundurkan diri dari program ini. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa fondasi dukungan sosial dan lingkungan belajar belum cukup kuat untuk menahan mereka tetap dalam sistem.
"Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi program, baik dari sisi tata kelola maupun dukungan sosial," ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Senin (19/1/2026).
2. Menghapus Stigma "Sekolah Khusus Anak Miskin"
Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengubah persepsi masyarakat. Saat ini, muncul stigmatisasi bahwa Sekolah Rakyat adalah "sekolah kelas dua" atau identik dengan kemiskinan.
Tugas pemerintah ke depan adalah membangun narasi bahwa Sekolah Rakyat adalah ruang pemberdayaan yang kompetitif dan bermartabat. Tanpa komunikasi publik yang efektif, program ini dikhawatirkan justru akan mengotak-kotakkan status sosial siswa, alih-alih menghapusnya.
3. Standarisasi Kualitas dan Moral Pendidik
Tantangan ketiga yang paling sensitif adalah standarisasi kualitas guru dan wali asuh. JPPI menerima laporan bahwa pendekatan pendisiplinan di beberapa lokasi masih menggunakan cara-cara kekerasan fisik maupun verbal.
"Kualitas guru dan wali asuh ini harus diperbaiki. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas melalui pelatihan berkelanjutan, terutama dalam pendekatan pengasuhan yang humanis," tegas Ubaid. Pemerintah dituntut memastikan tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan rakyat.
4. Integrasi Layanan Pendidikan Alternatif
Pemerintah didorong untuk tidak menjadikan Sekolah Rakyat sebagai satu-satunya tumpuan. Tantangan integrasi antara Sekolah Rakyat dengan model pendidikan alternatif lainnya harus dilakukan agar jangkauan terhadap anak putus sekolah benar-benar merata.
Layanan pendidikan harus fleksibel namun tetap berkualitas, sehingga Sekolah Rakyat bisa berkembang menjadi program yang tidak hanya inklusif, tetapi juga memiliki daya saing yang diakui secara nasional.(*)