Denpasar, sorotkabar . com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, menilai rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa menciptakan stabilitas politik di daerah.
Ia juga menyebut prosesnya akan lebih deliberatif, yakni sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan komunikasi publik.
"DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilih legislatif. Jadi ketika DPRD menjalankan kewenangannya memilih kepala daerah itu adalah bentuk penyaluran kedaulatan rakyat melalui wakil mereka sendiri," kata De Gadjah, Minggu (18/1/2026).
Selain itu, lanjut dia, sistem pemilihan ini juga memastikan bahwa kepala daerah yang dipilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan popularitas. Kemudian, pertimbangan mendasar lainnya yang jelas soal efisiensi anggaran.
"Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan," jelas mantan wakil ketua DPRD Kota Denpasar itu.
Meski begitu, ia memastikan sistem pemilihan ini tidak akan menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Sebab, wakil rakyat juga memiliki keabsahan secara konstitusi.
De Gadjah menjelaskan jika partisipasi dari masyarakat akan tetap ada, hanya metodenya saja yang berbeda. Masyarakat dapat memberikan aspirasi atau mengawasi proses dan wakil rakyatnya.
"Dengan biaya politik yang rendah kita justru membuka ruang agar calon kepala daerah lebih fokus bekerja untuk masyarakat, bukan tersandera biaya kampanye. Jadi kualitas demokrasi tetap terjaga bahkan bisa lebih substantif," beber mantan calon gubernur Bali itu.
Sebelumnya, Gerindra NTB juga mendukung penuh wacana pilkada tidak langsung. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Lalu Fathul Bahri, mengungkapkan ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat sangat mahal. Hal ini memang telah disorot oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
"Masuk, sangat masuk akal karena hampir semua kepala daerah ketika kami diskusi hal ini muncul," kata Pathul kepada detikBali, Senin (5/1/2026).
Namun, Pathul hingga kini masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Ia akan mengikuti regulasi yang ditetapkan melalui persetujuan antara legislatif dan eksekutif di tingkat pusat.
Sebagai kader partai, Pathul memilih untuk menunggu regulasi
resmi yang ditetapkan eksekutif dan legislatif di tingkat pusat. Pathul meyakini apa pun keputusan yang akan ditelurkan akan menjadi solusi terbaik untuk masyarakat.
"Kami tidak diperintahkan, hanya saja, kita melihat kondisi. Jadi apa saja keputusan di pusat, maka itu yang akan kita laksanakan yang terbaik," tegas Pathul.(*)