Kadis Koperasi Bergeser, 1 Posisi Kepala OPD di Meranti Kosong

Rabu, 17 Desember 2025 | 21:01:25 WIB
Kadis Koperasi Bergeser, 1 Posisi Kepala OPD di Meranti Kosong

Meranti,sorotkabar.com - Hingga saat ini, masih ada 1 posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Meranti kosong. Lelang jabatan, direncanakan tahun depan.

Wakil Bupati Muzamil, melantik 24 pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Rabu (17/12/2025). Terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Pratama, 14 Pejabat Administrator, dan 9 Pejabat Pengawas. Dari 24 orang yang dilantik, ada seorang kepala OPD yang bergeser.

Dia adalah Tengku Arifin. Sebelumnya, T Arifin yang merupakan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja bergeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sementara posisi jabatan kepala OPD yang ditinggalkan T Arifin tidak ada yang mengisi. Posisi kepala Koperasi UKM dan Tenaga Kerja kini diisi oleh Kabid Koperasi, Eko Priyono.

Kata Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, saat ini satu posisi Kepala OPD yang ditinggalkan T Arifin masih kosong. T Arifin sendiri dilantik atas dasar dari hasil Uji Kompetensi yang digelar beberapa waktu lalu di Pekanbaru.

"Kalau pun dilantik di jabatan Kepala Dinas Koperasi itu, tetap akan ada yang kosong. Saat ini di Meranti satu posisi kepala OPD belum terisi," kata Bakharuddin kepada CAKAPLAH.com, Rabu siang.

Nantinya, kata Bakharuddin, mereka akan melaporkan ke pimpinan terkait kekosongan itu. Diperkirakan, lelang jabatan baru akan dibuka pada tahun 2026.

"Tahun depan ada juga kepala OPD yang pensiun. Apakah lelang jabatan nantinya menunggu ada yang pensiun di tahun depan, atau tidak, itu tergantung pimpinan," ujar Bakharuddin.

Selain Kadis Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Kabid Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian di BKPSDM juga berganti. Saat ini, jabatan Kabid Mutasi dipercayakan kepada Tirta Kurnianto.

Usai melantil, Muzamil dalam sambutannya mengatakan, mereka tidak butuh pejabat yang hanya pandai mengangguk dan berkata "siap". Namun yang dibutuh adalah pejabat yang mampu memberi solusi saat anggaran terbatas, tetap ramah saat melayani, dan tetap jujur meski tidak diawasi.

Muzamil juga menyoroti pelantikan yang dilakukan di penghujung tahun anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut tanggung jawab administrasi yang lebih besar.

Bagi pejabat lama, ia menekankan agar tidak meninggalkan persoalan administrasi kepada pengganti. Seluruh laporan fisik, keuangan, dan dokumen pertanggungjawaban harus diselesaikan atau setidaknya siap diaudit. Sementara bagi pejabat baru, ia meminta agar segera melakukan inventarisasi, mempelajari posisi anggaran, serta memetakan pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Kita berada di perahu yang sama. Jika satu bagian bocor, kita semua akan tenggelam," katanya.

Lebih lanjut, Wabup mengingatkan seluruh OPD agar tidak melindungi bawahan yang kinerjanya menghambat organisasi. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi apabila dalam enam bulan ke depan tidak terlihat progres atau jika laporan akhir tahun bermasalah akibat lemahnya manajerial.

Menutup sambutannya, Muzamil meminta agar proses serah terima jabatan dipercepat dan dilakukan secara detail.

"Kami tidak ingin ada pekerjaan yang mangkrak atau laporan yang macet hanya karena adaptasi yang terlalu lama. Prestasi terlihat dari pembangunan, tetapi integritas terlihat dari laporan pertanggungjawaban," pungkasnya.(*)

Halaman :

Terkini