Bengkalis,sorotkabar.com - Polres Bengkalis menurunkan 100 personel gabungan untuk melakukan pengamanan selama aksi unjuk rasa masyarakat Pulau Rupat terhadap PT Priatama Riau (PR) yang telah berlangsung sejak Senin (13/10/2025) hingga Kamis (16/10/2025).
Selama empat hari pengamanan, jajaran kepolisian menerapkan pendekatan humanis dan persuasif. Tak hanya menjaga situasi tetap kondusif, sejumlah anggota juga memilih bermalam di rumah warga sekitar lokasi aksi untuk mempererat hubungan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.
Bahkan di sela-sela tugas, personel kepolisian turut memberikan air minum serta makanan kepada massa aksi sebagai wujud pendekatan simpatik.
Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan menegaskan bahwa langkah pengamanan yang dilakukan pihaknya murni bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami dari Polres Bengkalis akan terus mendukung masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara baik dan damai. Tidak ada kepentingan apa pun di balik kegiatan pengamanan ini selain memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” ujar AKBP Budi Setiawan, Kamis (16/10/2025).
Lebih lanjut, Kapolres menyebut pihaknya juga telah memfasilitasi dialog antara perwakilan masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah. Mediasi yang awalnya dijadwalkan pekan depan, dipercepat menjadi Jumat (17/10/2025) di Kantor Bupati Bengkalis.
“Besok Jumat kita akan lakukan mediasi antara perusahaan dan pendemo di Kantor Bupati Bengkalis agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik,” tambahnya.
Diketahui, ketegangan antara warga Pulau Rupat dan PT Priatama Riau sempat memuncak pada Rabu (15/10/2025), setelah beredar informasi bahwa pihak perusahaan mengerahkan karyawan dan buruh yang tergabung dalam SPSI untuk dihadapkan langsung dengan massa aksi yang memblokade akses jalan menuju area perusahaan.
Namun berkat kehadiran aparat kepolisian yang mengedepankan pendekatan persuasif, potensi benturan berhasil diredam.
Hingga Kamis malam, situasi di lapangan terpantau aman dan kondusif. Proses mediasi diharapkan menjadi langkah penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.(*)