Beirut,sorotkabar.com - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (3/9/2025) tellah menyetujui usulan Presiden AS Donald Trump soal gencatan senjata di Jalur Gaza, tetapi menegaskan kesepakatan itu tidak mencakup penyerahan senjata.
Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, mengatakan pada Sabtu (4/10/2025) bahwa penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki tentara nasional.
Kilani menegaskan bahwa Hamas tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan senjatanya dan tidak pernah mengaitkan hal itu dengan persetujuannya pada syarat-syarat perjanjian.
"Sikap kami jelas dan tegas: selama pendudukan berlanjut, perlawanan akan terus ada. Penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah negara Palestina yang berdaulat berdiri dengan kewenangan penuh dan tentara nasional yang mampu melindungi rakyat Palestina," kata Kilani.
Dia menambahkan, poin utama usulan Presiden Trump tetaplah gencatan senjata di Jalur Gaza. Sementara, Hamas bersedia membahas syarat-syarat lainnya.
l
"Fokus utama gerakan ini adalah gencatan senjata, sementara soal lain bisa dibicarakan dan disepakati. Karena itu, kesepakatan gencatan senjata juga mencakup klausul yang melarang pengusiran warga Palestina dari tanah mereka," kata Kilani.
Soal siapa yang memerintah Jalur Gaza, kata dia, harus diputuskan oleh seluruh bangsa Palestina, bukan hanya Hamas.
"Kesepakatan atas poin-poin tertentu dari rencana Washington hanya dicapai selama sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat Palestina, tanpa menyentuh prinsip lain — khususnya isu perlucutan senjata dan kendali atas Jalur Gaza, karena keputusan itu adalah milik seluruh rakyat Palestina, bukan hanya Hamas," katanya.
Warga Palestina membawa jenazah Ismail Barhoum, anggota biro politik Hamas yang syahid dalam serangan tentara Israel di Khan Younis, Jalur Gaza, Senin, 24 Maret 2025. - (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Sebelumnya, dalam wawancara dengan Al Jazeera, pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya menyetujui secara prinsip rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang diajukan Donald Trump. Adapun terkait penyerahan senjata, menurut Abu Marzouk menyatakan Hamas siap melaksanakanitu kepada negara Palestina di masa depan, dan menekankan bahwa masa depan rakyat Palestina adalah urusan nasional.
Pada 29 September, Gedung Putih merilis rencana rinci yang mencakup gencatan senjata segera di Gaza, rekonstruksi besar-besaran, dan reorganisasi politik serta keamanan di wilayah tersebut. Rencana itu bertujuan menjadikan Gaza zona bebas senjata di bawah pemerintahan transisi, diawasi langsung oleh badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Trump.
Isi rencana juga mencakup pembebasan semua sandera Israel dalam 72 jam setelah persetujuan, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel.
Dokumen menetapkan penghentian permusuhan, perlucutan senjata kelompok perlawanan, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Pemerintahan sementara akan dijalankan teknokrat di bawah pengawasan internasional.
Namun, rencana ini dianggap timpang karena kewajiban untuk Hamas bersifat jelas dan ketat, sedangkan Israel tidak terikat secara formal. Tidak ada tenggat waktu khusus terkait penarikan pasukan Israel maupun pengiriman bantuan kemanusiaan dalam rencana tersebut.
Mesir akan menjadi tuan rumah bagi delegasi Israel dan gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas pada 6 Oktober untuk membahas syarat-syarat pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza. Hal itu diungkap olehKementerian Luar Negeri Mesir, Sabtu.
“Mesir akan menjadi tuan rumah bagi delegasi Israel dan Hamas pada 6 Oktober untuk membahas kondisi di lapangan serta rincian pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina,” demikian pernyataan resmi kementerian tersebut.
Menanggapi respons Hamas, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya segera memulai tahap pertama rencana Trump untuk membebaskan semua sandera.
Setelah penilaian situasi dan negosiasi dengan perwakilan AS, pimpinan politik Israel menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengurangi operasi di Gaza seminimal mungkin dan hanya melakukan tindakan defensif, sebut laporan Galei Tzahal pada Sabtu dini hari. Radio militer Israel itu menegaskan, keputusan ini secara efektif berarti penghentian operasi militer untuk merebut Gaza.
Abaikan Trump
Alih-alih mematuhi perintah Donald Trump, tentara Israel dilaporkan masih melancarkan serangan di Jalur Gaza yang pada Sabtu, menewaskan lima warga Palestina, termasuk seorang anak perempuan, dan melukai lainnya.
Sebelumnya, Trump mendesak Israel untuk segera berhenti mengebom Gaza setelah kelompok perlawanan Hamas menyatakan setuju untuk membebaskan sandera Israel seperti yang dia usulkan.
Trump juga mengatakan dia percaya kelompok itu "siap untuk perdamaian abadi."
Sumber-sumber medis dan saksi mata mengatakan meski ada desakan Trump, pasukan Israel masih menyerang dua rumah di Kota Gaza dan kamp pengungsi Nuseirat yang menewaskan lima orang dan melukai beberapa lainnya. Serangan udara dan darat pasukan Israel juga berlanjut di seluruh Kota Gaza dan Khan Younis di wilayah selatan.
Mereka juga melakukan penghancuran intensif dengan drone dan bahan peledak yang menargetkan bangunan permukiman di berbagai kawasan Gaza sepanjang malam.
Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak -anak. Badan-badan PBB dan kelompok hak-hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan bahwa wilayah kantong Palestina itu sudah tidak layak huni, di mana kelaparan dan penyakit menyebar dengan cepat.
Berbicara terpisah, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, pada Sabtu mengatakan, tidak menutup kemungkinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menggagalkan kesepakatan yang diusulkan dalam rencana penyelesaian konflik Jalur Gaza yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump.
“Risiko sabotase selalu ada. Karena itu, kami memerlukan sikap serius dan tegas dari Amerika Serikat. Bobot diplomatik Washington sangat penting bagi kami untuk menjamin perdamaian di kawasan,” ujar Fidan kepada stasiun televisi Turki TRT Haber.(*)