Jakarta,sorotkabar.com - Wacana pengurangan gaji bagi pejabat tinggi negara, termasuk Menteri dan anggota DPR mencuat di tengah kekhawatiran dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian global.
Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengkaji berbagai langkah antisipatif, termasuk kemungkinan pemangkasan gaji anggota kabinet dan anggota parlemen sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut. Menurutnya, dalam situasi krisis, opsi pengetatan anggaran negara tidak dapat dihindari, termasuk evaluasi terhadap belanja pegawai di tingkat pejabat negara.
"Langkah efisiensi dapat dilakukan secara menyeluruh apabila kondisi ekonomi global semakin menekan. Karena itu, pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, dinilai sebagai salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Meski demikian, Demokrat menekankan kebijakan penghematan anggaran harus tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi domestik serta target pertumbuhan nasional.
Herman menambahkan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis tersebut kepada Presiden Prabowo. Pemerintah dinilai memiliki kewenangan merumuskan skenario kebijakan terbaik untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat konflik di Timur Tengah.
Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung langkah-langkah yang telah diambil sejumlah negara dalam merespons situasi geopolitik di kawasan Asia Barat. Ia menyebut beberapa pemerintah telah menerapkan kebijakan penghematan, termasuk memangkas gaji pejabat negara.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebijakan pemerintah Pakistan yang melakukan pemotongan gaji anggota kabinet serta anggota parlemen sebagai bagian dari upaya menghadapi tekanan ekonomi saat krisis.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian.
Menurutnya, meskipun Indonesia saat ini relatif berada dalam kondisi aman, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah antisipatif agar tidak terlambat merespons jika dampak krisis global mulai terasa.
Prabowo juga menilai kebijakan efisiensi, termasuk pengendalian konsumsi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia.(*)
