Pangkalpinang,sorotkabar.com - Bawaslu Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar ngabuburit pengawasan secara daring dengan tema “Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu : Teori Konstitusi Nusantara dan Etika Elektoral bagi Demokrasi Indonesia” yang menghadirkan narasumber Hendra Sudrajat, Managing Director Firma Hukum HenDRajat sekaligus penggagas teori konstitusi nusantara.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, dalam sambutannya melalui meeting zoom ini menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan di masa non-tahapan.
"Kegiatan ini menjadi energi segar bagi kami di jajaran pengawas pemilu. Terlebih Kota Pangkalpinang memiliki dinamika kepemiluan yang menuntut kesiapan SDM secara utuh," kata Imam Ghozali dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan di masa non-tahapan inilah momentum terbaik untuk meng-upgrade kapasitas, memperkuat moralitas, dan meneguhkan komitmen kelembagaan. Penguatan SDM bukan hanya menyangkut aspek teknis pengawasan, tetapi juga menyentuh dimensi integritas dan etika demokrasi.
Dalam pemaparannya, Hendra Sudrajat menekankan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa krisis etika, praktik politik uang dan polarisasi legitimasi. Oleh karena itu pengawasan pemilu harus melampaui pendekatan administratif dan berbasis pada nilai moral-spiritual.
Menurutnya, Ramadhan merupakan momentum pembentukan moral publik yang relevan dengan penguatan etika elektoral. Nilai amanah, sabar, jujur, transparansi, dan takwa harus menjadi fondasi dalam membangun legitimasi demokrasi.
“Demokrasi yang kuat bukan hanya soal legalitas, tetapi legitimasi moral. Pemilu yang jujur akan melahirkan penerimaan publik yang lebih kokoh,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan kultural berbasis kearifan lokal dalam pengawasan partisipatif, khususnya di Kota Pangkalpinang yang memiliki modal sosial kuat dengan tradisi religius dan budaya gotong royong.
Dalam sesi diskusi, Fakih salah satu peserta melontarkan pertanyaan terkait respon narasumber mengenai pernyataan seorang pakar Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Bawaslu sebaiknya dibubarkan.
Ia mempertanyakan apakah kritik tersebut menjadi alarm evaluasi bagi Bawaslu, atau justru menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pengawasan pemilu dalam sistem demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa secara fungsional Bawaslu tetap memiliki urgensi strategis dalam menjaga kualitas pemilu.
Menurutnya yang diperlukan bukan pembubaran, melainkan penguatan mandat, termasuk optimalisasi pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.
Kegiatan ngabuburit pengawasan ini menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak cukup hanya berjalan secara prosedural, tetapi harus ditopang oleh etika dan nilai spiritual.
"Melalui penguatan kapasitas SDM, integrasi nilai moral Ramadhan serta pendekatan konstitusi nusantara, Bawaslu Kota Pangkalpinang berkomitmen menghadirkan pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas demi menjaga kedaulatan rakyat serta legitimasi hasil pemilu," tutupnya.(*)
