Pekanbaru,sorotkabar.com - Provinsi Riau kembali mendapatkan bantuan satu unit helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mulai terjadu di Riau akibat musim kemarau.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, dengan adanya bantuan satu unit helikopter tersebut, saat ini di Riau terdapat dua unit helikopter bantuan BNPB. Satu unit merupakan helikopter untuk patroli, dan satu unit helikopter water bombing.
"Bantuan satu unit helikopter water bombing dari BNPB sudah datang ke Riau. Saat ini ada dua unit helikopter yang standby untuk membantu penanganan Karhutla di Riau," kata Edy Afrizal, Jumat (27/6/2025).
Sementara itu, BPBD juga mencatat total luas lahan terbakar sejak awal Januari hingga saat ini telah mencapai 174,03hektare (Ha).
Kabupaten Bengkalis menjadi daerah terdampak paling parah dengan luas kebakaran mencapai 31,20 hektare, disusul Dumai 30,83 ha dan Rokan Hilir 25,25 ha.
Sementara untuk wilayah lain seperti Indragiri Hilir 13 Ha, Rokan Hulu Karhutla tercatat seluas 6,5 ha, Pelalawan 20 ha, Kepulauan Meranti 2,20 ha, Siak 12,22 ha, Pekanbaru 6,38 ha, Kampar 10,75 ha, Kuansing 1 ha dan Indragiri Hulu 14,70 ha.
"Saat ini total luas lahan yang terbakar sudah 174 hektare lebih. Ini jadi alarm bagi kita semua agar lebih waspada, apalagi menjelang puncak musim kemarau," ujarnya.
Karena itu, Edy Afrizal menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah Karhutla. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar.
BPBD Riau akan terus melakukan pemantauan titik panas (hotspot) dan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta relawan di lapangan untuk mencegah perluasan kebakaran.
“Kami terus edukasi masyarakat dan lakukan patroli di wilayah rawan. Tapi yang paling penting adalah kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, saat ini sebanyak 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla.
Langkah ini diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons dalam penanganan apabila terjadi kebakaran lahan di wilayah tersebut.
"Sebelumnya baru 10 kabupaten/kota yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Dua daerah lagi, yaitu Pekanbaru dan Rokan Hilir, belum. Tapi sekarang semuanya sudah menetapkan status yang sama," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, Penetapan status siaga darurat ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi antisipatif agar penanganan Karhutla bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, sebelum dampak yang lebih besar terjadi.
"Ini meliputi penguatan koordinasi, mobilitas sumber daya, logistik, dan anggaran, serta memastikan kesiapan peralatan, perlengkapan, dan personel," ujarnya.
Edy menambahkan, penetapan status siaga darurat memberikan dasar hukum dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi potensi Karhutla.
"Dengan status ini, pengiriman personel, logistik, dan dukungan teknis bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, koordinasi antar-instansi seperti BPBD, TNI, Polri, hingga perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan, juga bisa dilakukan lebih efektif," tutupnya.(*)