Pekanbaru, sorotkabar.com - Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah menyiapkan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mengatasi persoalan akses pendidikan yang selama ini masih terjadi di Kota Pekanbaru.
"Sistem tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota. Selanjutnya, kami mengajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bagian dari mekanisme resmi penerapan kebijakan," kata Markarius, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, SPMB diharapkan mampu menjawab persoalan klasik yang selama ini muncul saat penerimaan siswa baru, khususnya masih adanya anak yang belum mendapatkan akses ke sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemko.
"Melalui sistem ini, kami berharap tidak ada lagi anak yang tidak bisa bersekolah. Semua akan terakomodasi sejak awal, tanpa perlu lagi dilakukan penelusuran atau penyisiran terhadap anak putus sekolah," ujarnya.
Selama ini, Pemko Pekanbaru masih harus melakukan upaya tambahan dengan menelusuri anak putus sekolah dan mengakomodasinya melalui penambahan rombongan belajar (rombel).
Namun dengan sistem baru yang telah melalui tahap simulasi, seluruh peserta didik diharapkan dapat langsung tertampung secara otomatis.
"Dengan sistem baru yang telah melalui tahap simulasi, seluruh peserta didik kami harapkan dapat langsung tertampung secara otomatis," jelas Markarius.
Ia menambahkan, SPMB akan mengakomodasi berbagai jalur penerimaan, mulai dari jalur domisili, prestasi hingga afirmasi. Selain itu, Pemko juga membuka kerja sama dengan sekolah swasta untuk menutup kekurangan daya tampung, khususnya pada jenjang SMP.
"Berdasarkan data, jumlah rombongan belajar di SMP negeri masih belum mencukupi dibandingkan jumlah peserta didik yang ada,” ungkapnya.
Saat ini sedikitnya 21 SMP swasta telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Pemko juga memastikan kualitas pendidikan tetap menjadi perhatian utama melalui koordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).
"Sehingga, anak-anak yang bersekolah di sana mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu,” pungkas Markarius.(*)