Pekanbaru, sorotkabar.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan pengarahan dan pembekalan khusus kepada para Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau, Kamis (2/4).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tugas fungsi serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kinerja ke depan.
Hadir mendampingi Kakanwil dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) Dean Satria, serta Analis SDM Ahli Madya. Adapun peserta pembekalan terdiri dari para Pejabat Fungsional Analis Hukum, Penyuluh Hukum, dan Analis SDM.
Dalam arahannya, Rudy Hendra Pakpahan menekankan pentingnya profesionalisme dan adaptabilitas. Beliau menyoroti tantangan organisasi saat ini, di mana terdapat dinamika alih jabatan yang berdampak pada keterbatasan jumlah sumber daya manusia di beberapa lini. Namun, Kakanwil menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan terbaik.
"Seluruh jajaran harus tetap menunjukkan kinerja yang optimal meskipun kita dihadapkan pada keterbatasan SDM akibat alih jabatan pegawai. Kita harus terus melakukan penyesuaian, optimalisasi peran, serta penguatan koordinasi agar tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan secara efektif dan maksimal," tegas Rudy Hendra Pakpahan di hadapan para pejabat fungsional.
Selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan materi terkait mekanisme kerja, target kinerja, serta peran strategis jabatan fungsional dalam mendukung visi besar Kementerian Hukum. Sesi tanya jawab yang interaktif menutup rangkaian kegiatan, memberikan ruang bagi para pejabat baru untuk mendalami peran teknis mereka di lapangan.
Melalui pembekalan ini, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen untuk memastikan setiap aparatur yang baru dilantik siap berlari kencang dalam mengawal supremasi hukum dan pelayanan publik di wilayah Riau.(*)