Jakarta,sorotkabar.com -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan perkembangan implementasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara atau cross border dengan China dan Korea Selatan. Implementasinya ditargetkan dilakukan pada akhir Maret atau awal April 2026.
“Terkait QRIS antarnegara Indonesia-China dan Indonesia-Korea, kami akan implementasikan akhir Maret atau awal April,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, dikutip Jumat (20/2/2026).
Fili menerangkan, BI bersama otoritas terkait di kedua negara tersebut sudah melakukan proses uji coba teknis atau sandboxing. Uji coba dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran sistem.
“Sandboxing-nya sudah siap. Dengan China kita sudah selesai melakukan sandboxing, piloting itu di akhir Januari. Dengan Korea Selatan di akhir Februari,” tuturnya.
Fili menekankan, dengan kesiapan yang lebih matang setelah dilakukan sandboxing, QRIS cross border dengan China dan Korea Selatan dipastikan segera dapat digunakan masyarakat sebagai sistem pembayaran yang mudah dan efektif.
“Jadi tinggal gunting pita, ibaratnya nanti tunggu tanggal mainnya. Catat, akhir Maret atau awal April,” tegasnya.
Diketahui, BI mencatat pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Januari 2026 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Tercatat, transaksi QRIS mengalami pertumbuhan tinggi mencapai 131,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
BI terus melakukan ekspansi penggunaan QRIS. Ditargetkan pada 2026, penggunaan QRIS bisa menembus 17 miliar transaksi dengan 45 juta merchant dan 60 juta pengguna, serta delapan negara untuk cross border.
Indonesia Dorong Ekspansi QRIS ke Negara D-8
Indonesia akan mengoptimalkan keketuaannya di organisasi Developing Eight (D-8) untuk memperluas aksesibilitas sistem pembayaran nasional QRIS di lingkup negara-negara anggota organisasi tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Tri Tharyat menyampaikan keketuaan D-8 kali ini memberi kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan sesama negara anggota terkait penetrasi QRIS.
“Kami sudah bicara dengan Bank Indonesia supaya mulai menjajaki perluasan penggunaan QRIS di antara negara-negara D-8,” kata Dirjen Tri beberapa waktu lalu.
Saat ditanya mengenai negara D-8 dengan potensi terbesar untuk ekspansi penetrasi QRIS pada tahap selanjutnya, Tri menyebut dua negara, yaitu Mesir dan Turki, mengingat besarnya jumlah WNI yang bermukim dan melanjutkan pendidikannya di sana.
Tri mengatakan, perluasan akses QRIS ke negara-negara D-8 akan memudahkan transaksi antara masyarakat negara-negara anggota serta mendukung upaya Indonesia menjadi hub keuangan digital global.
Menurut Dirjen Kemlu itu, inisiatif memperluas jangkauan QRIS juga sesuai dengan satu dari lima agenda prioritas keketuaan Indonesia di D-8, yaitu meningkatkan konektivitas dan ekonomi digital, termasuk pengembangan UMKM.
“Kita juga akan melakukan showcasing kisah sukses pemanfaatan QRIS bagi dunia usaha,” ucap Tri.
Selain itu, di bawah agenda yang sama untuk meningkatkan konektivitas, Tri memastikan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan penjajakan dengan mitra di negara-negara D-8, meski belum diungkapkan bentuk konkret kolaborasi yang akan dilakukan.
D-8 merupakan kelompok kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan menjadi anggota ke-9 pada 2025.
Keketuaan Indonesia di D-8 untuk periode 2026-2027 mengusung tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama" yang mendorong adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, inklusivitas, dan ketahanan.
Disampaikan Dirjen Tri, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 akan dilaksanakan di Jakarta pada 15 April 2026, yang akan didahului dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri serta forum bisnis dan investasi.(*)